REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lima Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, Saut Situmorang dan Laode Muhammad Syarif mendatangi Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kelimanya melakukan pertemuan tertutup dengan BPK.
Usai pertemuan, Ketua BPK, Harry Azhar Azis mengatakan, pertemuan dengan pimpinan KPK tersebut untuk melanjutkan koordinasi antara BPK dan KPK yang sudah terjalin selama ini. Dalam pertemua ini juga disepakatkan untuk melanjutkan MoU (Memorandum of Understanding).
"Kami sepakat memperbaiki, menyempurnakan, MoU antara KPK dan BPK yang ditandatangani oleh pimpinan BPK dan KPK yang terdahulu," kata Harry di Gedung BPK, Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (13/1). (KPK Bidik Politisi PPP dalam Korupsi Haji).
Nantinya, kata dia, BPK sebagai auditor administrasi keuangan dan KPK yang selanjutnya menindaklanjuti temuan-temuan dari BPK. Terkait dengan sektor-sektor mana yang menjadi fokus sasaran KPK dan BPK, Harry mengaku masih membutuhkan rapat koordinasi lanjutan."Prioritasnya apa, nanti kita bahas dalam rakor," kata Harry.
Harry menegaskan bahwa BPK konsisten melakukan pemeriksaan keuangan di berbagai sektor dan instansi publik, termasuk di sektor pajak yang menjadi fokus KPK saat ini. "Termasuk KPK, kami periksa (keuangannya). KPK selama ini laporan keuangannya terbaik," katanya.
Senada dengan Harry, Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan bila pertemuan tersebut dalam rangka melakukan perbaikan MoU dengan BPK. Menurut dia, agar koordinasi dua lembaga dalam audit semakin jelas dan ketat. "Nantinya selain memperketat koordinasi dalam hasil perhitungan, proses perhitungannya bisa lebih cepat dibanding sekarang ini," kata Agus.
Agus menjelaskan poin yang akan disempurnakan dalam MoU nanti mengenai rapat koordinasi. Namun, Agus tidak menyampaikan secara detail poin-poin apa saja yang akan dilakukan perbaikan dalam MoU dengan BPK.
