REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) belum menentukan sikap terkait usulan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang diusulkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto menegaskan, pihaknya baru akan menentukan sikap apakah revisi UU MD3 ini masuk program legislasi nasional prioritas 2016 setelah membaca draf dari PDIP.

Pada Selasa (19/1) hingga Kamis nanti, Badan Legislasi (Baleg) DPR akan membahas RUU yang diusulkan masuk prolegnas prioritas 2016. PAN masih menunggu draf revisi UU MD3 yang diusulkan PDIP. Namun, kalau revisi UU MD3 ini akan membuat paket pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) berubah, PAN akan menolak revisi dilakukan periode ini.

“Kalau untuk mengubah paket pimpinan AKD yang saat ini ada, PAN akan menolak, akan membuat gaduh lagi,” kata Yandri pada Republika.co.id, Selasa (19/1).

Yandri menambahkan, PAN hanya akan sepakat revisi UU MD3 dapat mengubah sistem paket pimpinan AKD untuk hasil pemilihan umum legislatif yang akan datang. Anggota Komisi II DPR RI ini menilai, revisi terbatas UU MD3 sudah dilakukan saat terjadi kegaduhan soal posisi pimpinan AKD beberapa waktu lalu.

Dari revisi tersebut, UU MD3 mengakomodasi partai Koalisi Indonesai Hebat (KIH) untuk mendapat kursi di pimpinan AKD. Yaitu dengan menambah jumlah pimpinan AKD.

Jadi, kalau saat ini PDIP ingin mengusulkan revisi UU MD3 untuk mengubah sistem paket pimpinan AKD, PAN tegas akan menolak. PAN hanya akan ikut membahas revisi jika ada kepentingan nasional yang mendesak dan perlu dilakukan saat ini.

“Terlebih baru setahun UU MD3 ini disahkan, baru beberapa waktu lalu direvisi lagi untuk mengakomodasi KIH,” tegas Yandri.