REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota MPPP, Aisyiah Amini mengungkapkan, muktamar islah ini sebenarnya sudah digagas sejak lama. Namun, momentum baru muncul setelah Menteri Hukum dan HAM mencabut Surat Keputusan (SK) pengesahan kepengurusan Romi.

Padahal, sebelumnya, MPPP dan senior PPP sudah mengingatkan pada seluruh kader PPP untuk tetap bersatu. Menurut Aisyiah, banyak pendiri dan senior sudah menyampaikan agar dua kubu PPP islah sejak perselisihan muncul.

“Banyak yang ingin PPP tetap utuh, banyak yang ingin dua kubu islah,” kata dia, Selasa Malam.

(Baca: Muktamar Islah PPP Harus Digelar)

Dalam pembicaraan antara MPPP, pendiri dan senior PPP, muktamar islah paling lambat harus dilaksanakan bulan April tahun ini. Dua muktamar, Surabaya dan Jakarta, sama-sama menabrak AD/ART. Dalam AD/ART PPP, muktamar VII PPP harusnya dilaksanakan tahun 2015. Bukan di tahun 2014.

Pendiri PPP, Zen Badjeber mengatakan, PPP harus bersiap untuk menghadapi pemilihan kepala daerah tahun 2017. Jadi, tahun ini PPP harus sudah bersatu untuk menyiapkan diri bertarung di pesta demokrasi serentak tersebut.

“Paling tidak bulan April sudah terlaksana,” ujar Zen.

Saat ini MPPP dan senior PPP sudah berkomunikasi dengan muktamar Jakarta dan Surabaya. Dari muktamar Jakarta, imbuh Zen, Ketua Umum Djan Faridz belum sepenuhnya menerima digelarnya muktamar islah ini. Sedangkan di pihak kepengurusan Surabaya, kubu Romi sudah sepakat untuk menggelar muktamar islah. Namun, MPPP, senior dan pendiri PPP menghimbau pada seluruh pihak untuk islah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika