REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Komite Tinggi Negosiasi (HNC) oposisi Suriah masih berdebat apakah akan mengirim delegasi atau tidak pada pembicaraan damai di Jenewa yang dijadwalkan, Jumat (29/1).

Panitia telah menetapkan sejumlah syarat untuk berpartisipasi dalam pembicaraan, termasuk pencabutan pengepungan dan menghentikan serangan udara.

"Kami ingin pembicaraan dimulai, tapi kendala utama adalah mereka yang terus mengebom warga sipil dan membuat mereka kelaparan," ujar juru bicara HNC Salem al-Muslat dilansir dari Al Jazeera, Kamis (28/1).

Ia mengatakan, negosiator tidak akan ke Jenewa karena belum menerima tanggapan atas tuntutan dari PBB. Tuntutan oposisi dikirim ke PBB termasuk klarifikasi tentang bagaimana sebenarnya pembicaraan akan dilakukan dan mengakhiri serangan udara Rusia ke pasukan oposisi. Selain itu, HNC juga mengalami tantangan logistik.

Pembicaraan damai Suriah sudah tertunda dari rencana awal. Pembicaraan juga dirusak karena kontroversi dan perbedaan pendapat tentang siapa yang harus diundang untuk hadir dalam pembicaraan.

Utusan khusus PBB Staffan de Mistura muncul dalam pesan video dan meminta pembicaraan diharapkan dimulai dalam beberapa hari mendatang. Sayangnya, beberapa kelompok oposisi selain HNC, termasuk kelompok perempuan dan kelompok masyarakat sipil belum menerima visa untuk melakukan perjalanan ke Swiss.

Delegasi pemerintah Suriah dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Walid al-Muallen telah mengatakan akan hadir. Konflik Suriah menurut PBB telah menewaskan sedikitnya 250 ribu orang dan lebih dari setengah populasi dari 22,4 juta (sebelum perang Suriah) terlantar atau melarikan diri ke luar negeri.

Baca juga:

Sejarah Hari Ini: Penembakan Sekolah Dasar di San Diego

Terkait Video Propaganda ISIS, 2 Rumah di Melbourne Digeledah

Ikuti Whatsapp Channel Republika