REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan akan bergabung dengan koalisi partai pendukung pemerintah. Ia pun menegaskan PPP tak pernah menyatakan bergabung dengan koalisi manapun sehingga bergabungnya PPP ke gerbong pemerintah tak akan menyisakan beban.

Jika selama ini PPP dianggap bergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP), itu karena yang menandatangani kesepakatan masuk KMP adalah Ketua Umum Suryadharma Ali dan Sekretaris Jenderal Muhammad Romahurmuziy.

“Sedangkan PPP dibawah kepemimpinan Ketua Umum Djan Faridz dan saya sebagai Sekretaris Jenderal, tidak pernah menandatangani kesepakatan dengan koalisi manapun,” ujar Dimyati pada Republika, Jumat (29/1).

Dimyati menambahkan, PPP baru kali ini akan bergabung dengan salah satu koalisi yakni Kerjasama Partai Pendukung Pemerintah (KP3) atau yang dulu bernama Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Rencananya, sikap resmi untuk mendukung pemerintah akan segera dilakukan setelah mengesahkan fatwa Majelis Syariah PPP dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) PPP yang berlangsung, Jumat (29/1) di Bogor.

Anggota Komisi I DPR RI ini membantah masuknya PPP dalam KP3 untuk melunakkan sikap Menteri Hukum dan HAM agar mengesahkan kepengurusan hasil muktamar Jakarta. Yang pasti, kata Dimyati, PPP ingin bergabung dengan KP3 untuk lebih memberi manfaat pada masyarakat dengan mensukseskan program pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“Jadi kami tegaskan, kami baru pertama kali ini mau berkoalisi,” tegas dia.

(Baca juga: PPP Juga Ikut Masuk Gerbong Pemerintah)

Ikuti Whatsapp Channel Republika