REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam Sholeh mengatakan anak-anak pengungsi eks-Gafatar membutuhkan pendampingan dan pendidikan khusus.

Menurutnya, dari hasil penilaian KPAI, cukup banyak anak usia sekolah baik SD maupun SMP yang putus sekolah karena bergabung dengan organisasi tersebut. Setelah pindah ke Kalimantan pun, mereka tak melanjutkan pendidikan.

"Ada yang mengaku "home schooling" tetapi ada beberapa anak yang tidak sekolah sama sekali," kata Asrorun, Jumat (29/1).

Ia menjelaskan Kemdikbud perlu segera hadir untuk memberikan layanan pendidikan darurat serta membuat perencanaan untuk pemenuhan hak pendidikan anak secara utuh dan holistik.

"Kemenag juga belum hadir untuk penyuluhan serta pemenuhan hak agama dan pendampingan aspek keagamaan. KPAI sudah menjalin kontak dengan Kemdikbud serta Kemenag untuk memastikan hak dasar anak-anak eks-Gafatar. Kemenag harus segera mengirim tim penyuluh agama," tuturnya.

Sementara itu, kata dia, KPAI bersama tim relawan yang terdiri dari psikolog anak, pendongeng, perawat, konselor, dan penyuluh juga telah melakukan pendampingan terhadap anak-anak pengungsi eks-Gafatar yang ditampung di Gedung Forki Cibubur dan Asrama Haji Pondok Gede.

Dari pendataan, kata Asrorun, total pengungsi di Pondok Gede 832 orang terdiri dari 460 laki-laki dan 372 perempuan.

"Dari total pengungsi tersebut, ada empat orang yang sedang hamil, ada bayi di bawah satu tahun 34 orang dan balita 109 orang," ucap Asrorun.

Seperti diketahui, kelompok pengungsi eks-Gafatar ditampung di empat titik di DKI Jakarta, yaitu Gedung Forki (481 orang), RPTC (467 orang), Bina Insani (180 orang), dan Asrama Haji (832 orang).

Ikuti Whatsapp Channel Republika