REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII DPR Bowo Sigit Prabowo mencurigai adanya jaringan pendukung lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di tubuh pemerintah. Hal tersebut menyoal adanya aliran dana dari United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan PBB senilai Rp 107,8 miliar untuk program LGBT di Indonesia.

"Artinya, ada orang-orang yang bermain untuk kelompok itu, orang pemerintah," kata dia kepada Republika.co.id, Ahad (14/2).

Politisi dari Partai Golkar itu berujar, dana Rp 107,8 miliar memang tidak terlalu besar, tapi dampak yang ditimbulkan dari anggaran tersebut sangat banyak bagi masyarakat.

Bowo mengatakan, kelompok LGBT sudah mendunia. Kelompok tersebut dapat masuk ke lembaga-lembaga sosial dengan cara memberikan bantuan. Melalui bantuan tersebut, menurutnya, kaum LGBT akan mengembangkan jaringan kelompok di daerah, bahkan di negara lain.

Ia meyakini, kelompok LGBT sudah masuk ke tubuh pemerintahan Indonesia. Hal yang patut diwaspadai, ia melanjutkan, kelompok tersebut duduk di salah satu jabatan pengambil kebijakan. Ia beralasan, pemerintah tidak mungkin menyetujui aliran dana tersebut jika tidak ada kepentingan tertentu.

"Saya yakin kelompok LGBT sudah masuk di pemerintahan, kalau tidak, tak mungkin pemerintah menyetujui hal seperti ini (dana UNDP untuk program LGBT di Indonesia)," ujarnya menjelaskan.

Bowo meminta ada evaluasi menyeluruh ihwal aliran dana tersebut. Sebab, pemerintah dinilai teledor karena membiarkan hal-hal yang berdampak negatif pada masyarakat sosial.

Baca juga: MUI: Dana UNDP untuk LGBT Bisa Merusak Budaya Indonesia

Ikuti Whatsapp Channel Republika