REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi Partai Hanura di DPR, Dadang Rusdiana menegaskan fraksinya mendukung kebijakan penundaan revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang telah disepakati antara Pemerintah dan DPR.

"Kami sebagai partai pendukung pemerintah sepakat dengan penundaan tersebut," katanya di Jakarta, Senin (22/2).

Dia menilai penundaan itu dipandang perlu karena penyesatan opini sudah menjadi-jadi dan dikhawatirkan semua menjadi salah dalam melihat revisi UU KPK. Menurut dia, DPR dan presiden sepakat untuk menambah waktu sosialisasi tentang poin-poin perubahan UU KPK yang selama ini dicurigai masyarakat akan memperlemah KPK.

"Presiden dan DPR sepakat bahwa revisi ini memperkuat pemberantasan korupsi dan dalam konteks menjaga keadilan hukum," ujarnya.

Namun opini yang berkembang, menurut dia, terlalu jauh dan cenderung menyesatkan sehingga DPR dan Presiden akan intensif melakukan sosialisasi tentang empat substansi yang akan direvisi dalam UU KPK.

Dia menilai penundaan tersebut bukan karena revisi dinilai melemahkan KPK namun Presiden telah menegaskan bahwa empat poin yang direvisi akan memperkuat KPK. "Namun ini semata-mata butuh waktu sosialisasi agar ada pemahaman yang baik di masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah dan DPR menunda revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namun tidak akan menghapusnya dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Keputusan tersebut diambil dalam rapat konsultasi antara Presiden Joko Widodo dengan Pimpinan, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi DPR RI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Presiden Joko Widodo usai rapat konsultasi itu mengatakan pemerintah dan DPR RI sepakat untuk melakukan sosialisasi terhadap UU KPK pascapenundaan pembahasan revisi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika