REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar mengatakan, Fraksi PKS tetap berkomitmen agar keran impor garam tidak dibuka. Selain itu juga harus ada perlindungan bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan melalui pemberian subsidi dan proteksi asuransi.

"Sejak awal Fraksi PKS menekankan agar jangan ada impor garam. Serta harus ada subsidi dan proteksi berupa asuransi bagi para nelayan," katanya, Kamis (3/3).

Meski pemerintah menyiasati yang diimpor adalah garam untuk keperluan industri, namun hal itu secara tidak langsung menandakan garam lokal tidak laik untuk menjadi garam industri. "Mengapa pemerintah tidak meningkatkan kualitas garam dalam negeri menjadi garam industri sehingga mampu menekan impor garam dan taraf hidup petaninya bisa semakin baik."

Fraksi PKS juga berkomitmen untuk menolak Permendag Nomor 125 tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam. Peraturan tersebut banyak kelemahan, termasuk tidak ada ketentuan kapan dibolehkannya pemerintah melakukan impor garam, meskipun garam lokal berada dalam kondisi panen.

“Ini jelas akan merugikan para petambak dan memang tidak ada jaminan meskipun yang diimpor garam industri tidak akan masuk ke pasar tradisional. Itu persoalannya," ujar Rofi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika