REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi Jembatan Suramadu pada akhir pekan ini bersama keluarganya. Dalam kesempatan itu, SBY menceritakan bagaimana proses pembangunan Jembatan Suramadu yang melalui beberapa era pemerintahan.
"Tahun '60-an adalah mimpi, cita-cita atau gagasan untuk membangun jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura tapi baru medio '80-an itu ada kajian serius untuk mengimplemetasikan mimpi banyak orang, untuk membangun jembatan panjang, great brigde di tempat ini," ujarnya mengawali kisahnya di ujung Jembatan Surmadu yang masuk di wilayah Madura, Sabtu (19/3) sore.
SBY mengatakan di era Pemerintahan Soeharto, BJ Habibie menjabat sebagai Menristek ditugaskan untuk melakukan kajian untuk membangun jembata ini. SBY melanjutkan di era Presiden Soeharto kajian demi kajian dilakukan tapi karena krisis datang tahun 1997 dan 1998, pada awal tahun 1999 kajian tersebut pun berhenti.
Pembangunan Jembatan Suramadu terlupakan di era Presiden Gusdur dan ketika Habibie menjabat sebagai presiden. Saat pemerintahan Megawati, kelanjutan pembangunan pun kembali muncul.
"Banyak yang mempertanyakan kenapa ini tidak dilanjutkan. Sampai Pemda Jatim yang mengingatkan kembali pemerintah pusat, kita kan punya cita-cita mimpi besar membangun jembatan itu," kata SBY.
SBY mengatakan tahun 2003 Presiden Megawati mulai membangun jembatan ini atau ground breaking. Terjadi pergantian Megawati kepada dirinya akhir 2004 dan terus berlangsung. Tapi pada satu titik pembangunan ini terhenti oleh satu dan lain sebab.
Hingga akhirnya, SBY benar-benar memfokuskan pada pembangunan Jembatan Suramadu ini. Ia mengumpulkan sejumlah menteri-menteri terkait, termasuk Gubernur Jawa Timur, dalam sebuah rapat mendadak di luar Istana Negara.
"Pertemuan penting, boleh dikata pertemuan sejarah, sebutlah sidang kabinet darurat, yang khusus membahas kelanjutan pembangunan Jembatan Suramadu ini. Kami laksanakan di kompleks Paiton, Pasuruan," jelas Ketua Umum Partai Demokrat itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika