REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Peristiwa kapal Cina yang menerobos masuk wilayah Indonesia di perairan Natuna dinilai menjadi peringatan untuk Indonesia. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syaifullah Tamliha mengatakan, ia sudah sering menyatakan Indonesia harus mendirikan pangkalan militer di daerah perbatasan.
"Tapi, tidak pernah mendapat respons pemerintah dengan alasan keterbatasan anggaran," katanya di Jakarta, Sabtu (26/3).
Syaifullah menambahkan, pembangunan pangkalan militer di daerah berbatasan, terlebih yang memiliki sumber daya alam (SDA) kaya, sangat penting. Hal ini, kata dia, sebagai bagian pembangunan wilayah pertahanan bagian tengah yang berhadapan langsung dengan batas wilayah beberapa negara dan Laut Cina Selatan.
Syafullah mengatakan, pangkalan militer harus dibangun di Papua, Kalimatan, Aceh, dan Kepulauan Natuna agar prajurit terdistribusi ke berbagai wilayah tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa. "Suka tidak suka Pulau Jawa miskin, masa depan Indonesia di daerah," katanya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menambahkan, pembangunan pangkalan militer di Natuna itu akan melengkapi wilayah pertahanan Indonesia bagian barat dan timur yang sudah ada sehingga memudahkan mobilitas militer. Selain itu, Indonesia harus melindungi wilayah yang menghasilkan banyak uang untuk negara.
Syifullah mengatakan, akan terus mendorong pemerintah untuk mendirikan pangkalan militer di Kepulauan Natuna dan perbatasan lainnya. Menurut dia, lama kelamaan wilayah Indonesia akan berkurang terus dari garis pantai.
"Akan saya dorong sampai kiamat," kata Syaifullah menegaskan.
