REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dwelling time atau waktu barang keluar dari pelabuhan sejak turun dari kapal, terus ditekan meskipun saat ini sudah ada penurunan.
"Saya ingin waktunya bisa ditekan lagi, bisa dipersingkat lagi," katanya dalam rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (29/3).
Presiden mengakui bahwa per 14 Maret 2016, dwelling time sudah menurun menjadi 3,6 hari dari sebelumnya 6-7 hari pada 2015.
Berkenaan dengan itu, Presiden menginstruksikan agar dilakukan deregulasi peraturan berupa penyederhanaan prosedur perizinan dan langkah perpercepatan pelayanan ke pelabuhan sehingga dwelling time bisa diturunkan mulai dari tahap pre clearance, customs clearance dan post clearance.
Presiden menekankan pentingnya sinergi antar-kementerian dan Lembaga, seperti misalnya sinergi antara Ditjen Bea Cukai dengan BKPM dalam proses pelayanan customs clearance sehingga dengan sistem yang terintegrasi akan bisa memangkas prosedur dan akhirnya menurunkan dwelling time.
Presiden juga menegaskan akan terus mengecek, mengontrol langsung penurunan dwelling time dari waktu ke waktu. Menurutnya, langkah-langkah konkret dalam percepatan realisasi tol laut serta mempersingkat dwelling time harus dilakukan untuk meningkatkan daya saing kompetitif Indonesia.
Presiden menyampaikan bahwa pembenahan atas kedua hal tersebut penting dilakukan agar biaya logistik menjadi lebih rendah dan efisien sehingga dapat daya saing dengan negara-negara lain dapat ditingkatkan.
Mengenai tol laut, Presiden menegaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari keberadaan tol laut adalah mempersatukan Indonesia serta membangun keadilan dan pemerataan antar daerah.
Untuk mencapai target itu, perlu dilakukan evaluasi rute pelayaran agar lebih efisien, peningkatan jumlah dan variasi muatan barang, efisiensi angkutan kargo baik berangkat serta muatan baliknya, deregulasi di pelabuhan-pelabuhan sehingga bisa memangkas prosedur dan mempersingkat waktu.
Presiden menekankan Indonesia bagian timur harus benar benar diperhatikan, baik Papua, Maluku maupun NTT. Rakyat ingin melihat ada perubahan-perubahan nyata terkait dengan tol laut.
"Potong rantai perdagangan yang tidak efisien dengan langsung berhubungan dengan produsen barang-barang pokok, dan barang-barang penting lainnya," katanya
Di samping perlu diperluas dan ditambahkan jangkauan informasi jadwal, rute dan tarif angkutan barang Tol Laut pada tempat-tempat yang mudah yang di akses oleh masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika