REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend mengunjungi provinsi Aceh untuk melihat pembangunan perekonomian, tata kelola pemerintahan dan perlindungan lingkungan yang telah berlangsung di kawasan tersebut.
Rilis Uni Eropa yang diterima di Jakarta, Rabu (30/3), menyebutkan kunjungan ke provinsi Aceh merupakan yang pertama kalinya bagi Guerend sejak ditugaskan di Indonesia pada bulan September 2015.
Dalam kunjungan tersebut, Guerend bertemu dengan Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud dan Walikota Banda Aceh Illiza Sa'adudin Djamapara serta pemangku kepentingan di pemerintahan daerah, perwakilan rakyat daerah dan masyarakat sipil.
"Uni Eropa telah lama menjalin hubungan dengan Aceh, dari pemberian dana rekonstruksi pascatsunami dan dukungan bagi proses perdamaian Aceh, hingga bantuan untuk perlindungan dan pelestarian hutan," kata Guerend terkait kunjungan selama dua hari tersebut.
Ia menambahkan Uni Eropa tetap melanjutkan kerja sama dengan Aceh, khususnya dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim dan pembangunan ekonomi, termasuk mengkaji keberhasilan wilayah lain di Sumatera yang dapat diterapkan di Aceh.
Dalam kunjungan itu, Guerend juga mengumumkan proyek bantuan Uni Eropa yang baru, yaitu "Support to Indonesia's Climate Change Response" (Dukungan untuk Tanggapan Indonesia terhadap Perubahan Iklim) senilai 6,5 juta euro atau Rp 96,5 miliar untuk periode 2016-2019.
Untuk Aceh, proyek ini dirancang untuk mendukung upaya penyesuaian berbagai inisiatif, agar provinsi ini sejalan dengan strategi REDD+ Indonesia, yang ingin mengurangi emisi deforestasi dan degradasi hutan, serta meningkatkan kapasitas pemerintahan Aceh dalam pemanfaatan lahan.
Secara keseluruhan, proyek ini juga akan bermanfaat untuk mendukung berbagai upaya nasional dalam mitigasi perubahan iklim melalui perencanaan dan penerapan pembangunan rendah karbon.
Uni Eropa tertarik untuk mendukung Aceh karena provinsi ini memiliki keunikan berupa sumber daya hutan yang berfungsi dengan baik, utuh dan luas, sehingga bisa menjadi standar bagi Indonesia dan seluruh dunia dalam mitigasi perubahan iklim serta sektor pemanfaatan lahan dan kehutanan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika