REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono mengatakan, kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) banyak dipengaruhi oleh pihak asing. Hal itu terindikasi dari banyaknya pengaruh lembaga internasional pada wacana pencabutan subsidi.

"Pencabutan subsidi BBM untuk kapal 30 GT (gross tonnage) ke atas dan rencana menghapus pasal-pasal yang mengatur masalah subsidi dalam RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Saya melihat bahwa kebijakan KKP saat ini banyak dipengaruhi asing," kata Ono Surono di Jakarta, Rabu (13/4).

Menurut politisi PDIP itu, pengaruh asing itu juga dilihat dari pengaruh lembaga Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB. Lembaga ini selalu mengampanyekan perikanan berkelanjutan untuk mengurangi hasil tangkapan ikan dengan dalih penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan praktik perikanan secara ilegal.

Selain itu, ujar dia, Organisasi Perdagangan Sedunia (WTO) selalu kampanye pelarangan subsidi pada sektor perikanan. Kemudian kampanye negara-negara besar seperti Amerika Serikat dengan konsep pembentukan tim seperti satuan tugas anti-penangkapan ikan ilegal.

"Hal itu benar-benar dijalankan pada era kepemimpinan Menteri Susi Pudjiastuti saat ini. Berbagai macam produk peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan kelautan yang berlaku saat ini adalah pengejewantahan dari intervensi badan-badan asing dan negara-negara maju," katanya.