REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia, Syamsuddin Alamsyah, mengapresiasi sikap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berani menghentikan sementara proyek reklamasi di Jakarta. Meski demikian, KOPEL menyerukan agar kebijakan tersebut juga diberlakukan untuk proyek-proyek serupa di seluruh Indonesia.

"Saya kira Ibu Susi (Susi Pudjiastuti, Red) tahu bahwa proyek reklamasi bukan hanya terjadi di Jakarta saja. Hampir semua daerah seperti Bali, Manado, Kendari, Palu, Makassar dan Bulukumba juga menjadi sasaran proyek serupa," ujar Syamsuddin dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Sabtu (16/4).

Menurut Syamsuddin, proyek-proyek reklamasi yang selama ini terjadi di Indonesia memiliki benang merah yang sama. Baik dari tipologi, modus hingga pelaku. Pihaknya pun menduga ada keterkaitan antara satu proyek dengan proyek lainnya seperti yang terjadi di Jakarta dan Makassar.

Karena itu, KOPEL meminta KKP melakukan kajian komprehensif terkait proyek reklamasi. Syamsuddin mengatakan pemerintah tidak boleh lalai dan bekerja selayaknya pemadam kebakaran.

Dia lantas menyontohkan proyek reklamasi yang terjadi di Makassar sejak 2009 lalu. Berdasarkan pantauan KOPEL, proses reklamasi di Makassar hingga kini belum mengantongi surat izin. penolakan warga atas persoalan ini pun dinilai sangat kuat. 

Diduga, proyek tersebut menggunakan APBD sebesar Rp 164 miliar untuk persiapan. "Sebenarnya reklamasi Makassar itu jauh lebih parah. Tapi apakah karena jauh dari istana lalu diabaikan begitu saja ?" tegas Syamsuddin.

Dia menambahkan, reklamasi Makassar sebenarnya sudah dilaporkan kepada KOPEL sejak 2013. Kasus ini pun ditangani KPK jilid III. Namun, penanganan terhenti seiring pemberhentian dua pimpinan saat itu yakni Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika