REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Motivasi Gubernur Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dalam memerintah DKI Jakarta dianggap lebih berorientasi kepada uang dan hanya menguntungkan segelintir orang kaya. Sejarawan JJ Rizal menilai berbagai kebijakan yang digulirkan Ahok umumnya lebih banyak menyengsarakan daripada meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.
“Beberapa contoh yang paling jelas di sini adalah proyek reklamasi Teluk Jakarta dan penggusuran masyarakat miskin di sejumlah kawasan,” kata Rizal, Jumat (29/4).
Ia menuturkan, proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta sama sekali tidak memberi manfaat bagi rakyat kecil di Ibu Kota. Pasalnya, yang bisa menikmati tanah hasil reklamasi tersebut nantinya hanya masyarakat dari kalangan kelas atas yang memiliki uang berlimpah.
Menurut Rizal, argumen yang menyebut proyek reklamasi perlu dilakukan untuk memulihkan kondisi lingkungan di Jakarta hanyalah alasan yang dibuat-buat. Sebaliknya, kata dia, proyek tersebut justru dapat menyebabkan semakin rusaknya ekosistem di Teluk Jakarta.
“Bahkan, Pulau Onrust dan beberapa pulau lainnya di Kabupaten Kepulauan Seribu bisa terancam tenggelam karena adanya perubahan arus laut yang disebabkan reklamasi tersebut,” ujar Rizal.
Tak cukup sampai di situ, masyarakat miskin di beberapa kawasan di Jakarta kini juga mulai disingkirkan oleh Ahok lewat beberapa program penggusuran. Jika pola kebijakan seperti itu terus diterapkan, kata dia, tidak mustahil di masa depan Jakarta hanya boleh ditinggali oleh orang-orang kaya. Sementara orang-orang berpenghasilan rendah tidak dapat lagi menikmati udara di kota tersebut.
Rizal berpendapat, jika menelisik kembali catatan sejarah masa kolonial, gaya pemerintahan gubernur DKI Jakarta yang sekarang mirip dengan sosok Jan Pieterszoon (JP) Coen. Dia adalah gubernur jenderal yang memerintah Hindia Belanda pada 1619–1623 dan 1627–1629.
Ketika membentuk Batavia, kata Rizal, JP Coen menanamkan pemikiran segala yang ada di kota tersebut harus dihitung berdasarkan nilai ekonomisnya. Menurut sang gubernur jenderal, setiap jengkal ruang yang ada di kota ini adalah uang.
“Jadi, siapa pun yang bisa memberi sumbangan uang lebih banyak bagi Batavia, dialah yang berhak hidup di kota. Sementara, masyarakat miskin tidak boleh tinggal di Batavia karena dianggap bakal memboroskan anggaran kota," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika