REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Perempuan Saudi melanjutkan kampanye mereka menuntut hak mengendarai mobil di negara tersebut. Banyak perempuan di Arab Saudi melalui media sosial memprotes hukum yang melarang mereka mengemudi.
Perempuan yang mengemudi di Arab Saudi dianggap melewati batas-batas, melawan tradisi dan adat istiadat negara.
Seperti diberitakan The Independent, Selasa (10/5), tanda pagar #IWillDriveMyCarJune15 telah mencapai sekitar satu juta dan menjadi tren di Twitter. Banyak pengguna jejaring sosial itu membahas kemungkinan perempuan mengemudi.
Beberapa pendukung kampanye, seperti Sahar melalui akun Twitter-nya berpikir Saudi memiliki dua pilihan, yaitu mengizinkan perempuan mengemudi atau menyediakan diskon khusus transportasi untuk perempuan.
Di sisi lain, banyak pria Saudi menggunakan tagar untuk menyenangkan para wanita. "#IWillDriveMyCarJune15 Pasikan Anda memakai sabuk pengaman Anda," tulis Mishari, bercanda dengan perempuan yang ceroboh dalam mengemudi.
Pria pengguna Twitter lain mengatakan, perempuan akan diizinkan mengemudi mobil di Kerajaan Saudi, tetapi hanya mobil mainan. Sementara, pria Arab lain yang mendukung kampanye percaya itu adalah hak seorang perempuan Saudi untuk dapat mengemudi.
"Sebanyak 199 negara tidak memiliki masalah dengan wanita mengemudi mobil, kecuali satu. Masalah ini terlalu kecil untuk dibahas, negara harus memungkinkan dan menerapkannya, titik," kata salah satu pengguna.
Mengizinkan perempuan mengemudi tetap menjadi topik kontroversial di Arab Saudi. Saluran Arab MBC telah menerbitkan sebuah jajak pendapat di Twitter menggunakan tagar, bertanya apakah mereka mendukung atau menentang kemungkinan perempuan mengemudi.
Jajak pendapat itu kemudian dihapus setelah hasil menunjukkan lebih banyak orang yang mendukung hak perempuan mengemudikan mobil. Suara yang diberikan sekitar 78 persen.
Meskipun ilegal bagi perempuan Saudi mengendarai mobil di negara tersebut, tidak ada hukum resmi yang melarang mereka. Namun, polisi agama mencegah perempuan untuk mengemudi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika