REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menginginkan pemerintah dapat benar-benar memfasilitasi nelayan kecil di berbagai daerah terutama terkait masalah keterbatasan modal yang diperlukan untuk melaut.

"Beri asistensi dan fasilitasi kepada nelayan atau koperasi yang memiliki keterbatasan modal dan informasi," kata Ketua Umum KNTI M Riza Damanik, Selasa (17/5).

Menurut Riza, hal tersebut akan membuat pelaku usaha perikanan baik kecil hingga menengah secara nasional dapat meningkatkan kapasitas produksinya.

Sebelumnya, Sekjen Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Anton Leonard menginginkan pemerintah dapat melibatkan nelayan tidak hanya di hulu, tetapi juga di hilir industri perikanan di Tanah Air. Menurut Anton, saat ini nasib nelayan dinilai hanya berhenti dalam aspek bahan baku tetapi proses selanjutna berhenti begitu saja, padahal banyak contoh seperti di Taiwan di mana nelayan juga memiliki saham dalam industri perikanan.

Anton mengingatkan bahwa masih banyak kekurangan yang ada di komunitas pesisir termasuk didalamnya infrastruktur air, listrik, jalan, alat komunikasi, rumah, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. Untuk itu, ujar dia, untuk memperbaiki nasib nelayan jangan hanya diserahkan kepda Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

"Bahwa tidak cukup hanya memperbaiki nasib nelayan kalo hanya bergantung ke Ibu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan). Menteri lainnya seperti Menteri PU juga harus bekerja," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika