REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan mengusulkan agar dibentuk badan intelijen di bawah kewenangan Kementerian Pertahanan. Meskipun mengaku belum membahas terkait hal ini, namun Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai saat ini pemerintah belum membutuhkan penambahan lembaga baru.

"Belum dibicarakan, tapi saya yakin itu, kita tidak akan butuh banyak lembaga pada dewasa ini," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (14/6).

Ia menambahkan, setiap pembentukan lembaga baru pun harus dengan persetujuan dari pemerintah. Kendati demikian, JK juga menyampaikan, usulan ini akan dikaji nantinya.

"Ya tentu harus dipahami bahwa kita juga intelijensi itu jangan, harus ada koordinasinya. Kalau tidak nanti salah-salah karena ada BIN. Nanti kita lihatlah," jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menilai perlu peningkatan peran intelijen, termasuk di kementeriannya guna mengantipasi terjadinya aksi teror. Ia mengatakan, peran intelijen di kementerian sangat penting sebagai pemasok informasi tentang pertahanan negara.

Namun sampai saat ini intelijen di tubuh Kemenhan belum juga terbentuk. Padahal, menurut dia, di dunia ini hanya Kemenhan RI saja yang tak memiliki intelijen sendiri. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menilai rencana Menteri Pertahanan untuk membentuk badan intelijen di tubuh Kemenhan tak akan berimbas banyak pada badan intelijen lain yang telah lebih dulu berdiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika