REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian BUMN mulai mengajukan anggaran untuk program kerja 2017. Pagu anggaran tersebut turun 30 persen dibandingkan dengan anggaran 2016.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa pagu anggaran 2017 mencapai Rp 243,85 miliar. Angka ini turun 30 persen dibandingkan pagu anggaran awal 2016 yang mencapai Rp 345 miliar. Pagu 2017 juga dibawah anggaran perubahan yang diajukan dalam APBN 2016 sebesar Rp 249,92  miliar.

Pagu anggaran 2017 terbagi menjadi dua unit kerja yaitu pembinaan BUMN sebesar Rp 113,26 miliar, dan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp 130,60 miliar.

"Anggaran belanja pegawai dan layanan perkantoran termasuk dalam program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya karena kementerian BUMN hanya terdiri dari satu satker (satuan kerja)," kata Bambang, Kamis (16/6).

Menurut Bambang,  Kementerian BUMN sebenarnya membutuhkan tambahan anggaran belanja modal untuk melakukan renovasi gedung kantor yang selama ini belum mendapatkan anggaran renovasi sebesar Rp 83 miliar. Selain itu, BUMN juga butuh anggaran untuk pengembangan SDM eksekutif BUMN sebesar Rp 25 miliar.

"Untuk kegiatan lainnya sudah dapat dipenuhi dari pagi indikatif sebesar Rp 243,86 miliar tersebut. Apabila tambahan anggaran renovasi gedung dan pengembangan SDM dapat dipenuhi, maka kebutuhan anggaran Kementerian BUMN tahun 2017 menjadi sebesar Rp 351,86 miliar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika