REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kasus penculikan warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok perompak Filipina ‎terus bertambah. Kondisi ini dinilai karena adanya kemungkinan pembebasan sandera yang sebelumnya menggunakan uang tebusan. Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin mengatakan perompak Filipina semakin tertarik untuk menculik awak kapal warga negara Indonesia.

Sebab, merompak WNI dapat memaksa Indonesia untuk membayar. Hal itu dinilai seharusnya menjadi pembelajaran untuk Indonesia. ‎Selain itu, menurutnya, Indonesia harus melakukan kajian daerah mana saja yang dianggap rawan untuk dilewati. Kalau sudah ada pemetaan daerah rawan perompak, sebaiknya warga negara Indonesia yang akan melewati wilayah itu meminta kawalan TNI.

"Pebisnis sebagai pengguna wilayah itu harusnya minta proteksi minta pengawalan TNI, kan sudah berulang kali perompakan, minta kawal dong," tutur Tb Hasanudin di kompleks DPR Senayan, Jakarta, Senin (11/7).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menambahkan, dengan pengalaman pembebasan sandera yang lalu, kondisi saat ini diprediksi semakin berat. Pemerintah diminta untuk mengkaji untung-rugi cara pembebasan sandera dengan mengerahkan kekuatan militer atau dengan tebusan.

"Kalau kita serbu (militer), masih ada nggak, masih hidup nggak sanderanya, harus dipikirkan baik," kata dia.

Tb Hasanudin menambahkan ke depan, kapal-kapal yang berbendera Indonesia harus mendapatkan kawalan dari TNI. Saat ini, 10 warga negara Indonesia tengah disandera oleh kelompok perompak Filipina. Tiga sandera baru diculik beberapa hari lalu, sedangkan tujuh lainnya sudah lebih dulu diculik kelompok Abu Sayyaf.

Ikuti Whatsapp Channel Republika