REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan pembuatan "bilik asmara" di lembaga pemasyarakatan (lapas) tidak akan diterapkan dalam waktu dekat.

"Namun ke depan akan dipikirkan karena saat ini belum ada dana untuk itu," ujar Yasonna di Jakarta, Selasa (12/7).

Menurut politikus PDIP ini, konsep "bilik asmara", tempat khusus bagi para narapidana untuk melakukan urusan pribadi, lazim diterapkan di penjara-penjara beberapa negara. Dia mengatakan, di dunia internasional kebijakan itu disebut conjugal visit.

"Jadi seorang suami atau istri menjalani hukuman, pasangannya tetap berhak untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya," kata Yasonna.

Isu bilik asmara ini kembali mencuat setelah seorang terpidana kasus terorisme, Noim Ba'asyir, membuat kericuhan di Lapas Kelas IIA Pamekasan, Jawa Timur, karena tidak diizinkan untuk mendapatkan bilik asmara. Karena membuat keributan, narapidana tersebut dipindahkan ke Lapas Kelas IIB di Tuban.

"Dia minta kamar untuk dijadikan bilik asmara. Karena tidak diberikan, dia membuat keributan. Makanya kami pindahkan," tutur Yasonna. Adapun bilik asmara ini sejatinya bukanlah isu baru, sebab sejak beberapa waktu lalu timbul kesadaran bahwa narapidana yang telah berkeluarga butuh ruang untuk mengakomodasi kebutuhan biologisnya.

Indonesia memang belum menerapkan kebijakan ini. Sebagai gantinya, para narapidana diberikan hak mengunjungi keluarga selama 2x24 jam sesuai undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Hak cuti itu bisa dilakukan tiga bulan sekali bagi napi yang sudah menjalani separuh masa tahanan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika