REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Pemerintah kabupaten/kota diminta lebih aktif dalam mengawasi keberadaan tenaga kerja asing. Hal ini penting untuk mencegah masuknya tenaga kerja asing (TKA) ilegal di Indonesia.
Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Ferry Sofwan, disnaker kabupaten/kota menjadi lini terdepan dalam mengawasi tenaga kerja asing. Pemerintah daerah harus maksimal dalam memantau aktivitas tenaker asing untuk mencegah serbuan TKA ilegal.
Ferry mencontohkan, dinas tersebut harus mendatangi setiap perusahaan untuk memastikan keberadaan TKA. Nantinya, hasil pemeriksaan tersebut akan dicocokkan dengan TKA yang terdaftar di Kementerian."Betulkah (jumlah tenaker asing) satu perusahaan di kabupaten? Izin ke menteri 10 orang, tapi betul tidak yang datang itu 10 orang. Ini harus diawasi," ujar Ferry kepada wartawan di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/7).
Pengawasan tersebut, kata dia, efektif untuk mencegah masuknya TKA ilegal. "Itu yang semestinya sekarang berlangsung dengan baik. Izin (tenaker asing) itu harus ada pemantauan," katanya.
Pelanggaran TKA bisa karena visa yang diberikan sebenarnya untuk liburan dan bisnis, namun digunakan untuk bekerja. Saat ini, dia menjelaskan, pemerintah pusat sudah memberlakukan peraturan yang baik terkait pengawasan TKA. Dia pun meminta implementasi di lapangan harus sudah maksimal."Saat ini terdapat sejumlah unsur pemerintah yang bertugas memantau pekerja asing," ujar dia.
Dikatakan Ferry, Diirektorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM telah membentuk tim pengawasan orang asing (Tim PORA) untuk mengetahui aktivitas warga asing di Indonesia. Kemenaker, telah menggandeng Tim PORA dan Kepolisian untuk mengetahui keberadaan tenaker asing.
"Ini perlu dikerahkan, digerakan, supaya tim ini bisa bergerak, bisa bekerja di daerah masing-masing," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika