Hendri menjelaskan, dengan dimasukannya asumsi pendapatan Rp 165 triliun dari program pengampunan pajak atau tax amnesty ke dalam RAPBN 2016 sebenarnya memiliki banyak celah yang bisa mengakibatkan defisit pemerintah semakin melebar. Sebab dana sebesar ini sebenarnya barulah asumsi yang bisa saja tidak terpenuhi.
Ketika tidak terpenuhi, maka anggaran untuk K/L yang sudah dipangkas bisa saja kembali menurun saat dana dari tax amnesty tidak masuk sesuai dengan perkiraan. Jika terjadi, maka pemerintah harus berpikir keras bagaimana cara menggerakan perekonomian dengan dana yang ada saat tax amnesty belum optimal.
"Pemerintah harus berpikir out of the box. Dengan perekonomian yang tidak menentu, pemerintah harus berpikir luas untuk menjaga perekonomian kita. Saat tax amnesty ini dijalankan, ada kemungkinan defisit kita makin melebar. Artinya keberhasilan tax amnesty ini akan sangat menetukan kinerja fiskal kita," kata Hendri.
