REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA -- Sejumlah warga kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah hingga sekarang tidak mengetahui adanya kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan palsu yang beredar di sejumlah kota-kota besar.
"Sampai saat ini pihak BPJS Kesehatan pun tidak memberikan sosialisasi terkait beredarnya kartu BPJS palsu ke sejumlah peserta maupun masyarakat luas khususnya di kota Palangka Raya," kata salah seorang pedagang Pasar Besar, Milah, Jumat (29/7).
Ia mengungkapkan, beredarnya kartu BPJS Kesehatan palsu itu diketahui pihaknya hanya dari beberapa media cetak dan elektronik.
Oleh sebab itu, pihaknya berharap kepada petugas BPJS Kesehatan cabang kota Palangka Raya segera memberikan sosialisasi tentang ciri-ciri serta cara membedakan yang mana kartu BPJS Kesehatan yang asli maupun yang palsu.
"Bukanya kami khawatir dan takut, tetapi kami masyarakat kecil juga perlu mendapatkan pemahaman yang luas terkait cara membedakan kartu BPJS Kesehatan yang asli dan yang palsu untuk menambah ilmu pengetahuan kami," kata warga asal Banjarmasin itu.
Wali Kota Palangka Raya, HM Riban Satia sebelumnya mengatakan, sudah melakukan upaya koordinasi dengan pihak BPJS Kesehatan cabang Palangka Raya, agar segera mengantisipasi beredar kartu BPJS Kesehatan berlabel palsu itu.
"Saya sudah menghubungi pihak BPJS Kesehatan dan menayakan permasalah itu. Namun, untuk sejauh ini belum ada beredarnya kartu BPJS palsu di Kota Palangka Raya. Mudah-mudahan saja tidak ada," tandas Wali Kota terplih dua periode itu.
Anggota DPR RI Okky Asokawati juga meminta kepada pihak BPJS Kesehatan untuk memperbaiki pola sosialisasi kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi yang tertipu dan menggunakan kartu BPJS palsu.
"Munculnya kartu BPJS palsu ini merupakan dampak dari sosialisasi yang tidak paripurna di masyarakat. Masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang prosedur pendaftaran BPJS. Kondisi ini harus menjadi catatan serius bagi manajemen BPJS untuk melakukan pembenahan dan perbaikan," kata Okky dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta.
Menurut anggota Komisi IX DPR RI itu, beredarnya kartu BPJS palsu di Kabupaten Bandung Barat, Jabar, jadi koreksi tersendiri bagi BPJS sebagai penyelenggaran jaminan kesehatan.
Sosialisasi yang selama ini minim sejak diluncurkan menimbulkan banyak akibat. Salah satunya adalah beredar kartu BPJS palsu di masyarakat.
Menurut Sekretaris Dewan Pakar DPP PPP tersebut, terungkapnya kartu BPJS palsu ini merupakan masalah serius sekaligus jadi bahan koreksi bagi manajemen BPJS. Kinerja Dewan Pengawas (Dewas) BPJS, menurut Okky, juga dinilai tidak maksimal.
"Ke depan, Dewas BPJS agar lebih meningkatkan perannya dalam melakukan pengawasan. Dewas BPJS harus memastikan ke depan tidak ada lagi kasus serupa muncul di lapangan," katanya.
BPJS juga diharapkan segera mengecek peredaran kartu palsu tersebut agar tidak terus merugikan masyarakat. Karena ada peristiwa ini, Okky justru mengusulkan agar anggaran negara untuk BPJS dipisahkan dari anggaran Kementerian Kesehatan yang selama ini masih menyatu. Pemisahan ini diharapkan bisa dimulai pada APBN 2017 mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika