REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- PT Krakatau Steel (Persero) Tbk melakukan groundbreaking pembangunan pabrik baja lembaran panas ke dua di Kawasan Industri Krakatau Steel Cilegon. Proyek ini merupakan implementasi dari rangkaian strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi, dan memperluas pangsa pasar.
"Investasi proyek ini menelan biaya sebesar 460 juta dolar AS (sekitar Rp 6,08 triliun), yang terdiri dari ekuitas yang diperoleh melalui Penawaran Saham Perdana (IPO) perseroan, serta didukung oleh perbankan," ujar Direktur Utama Krakatau Steel Sukandar dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/8).
Sukandar menjelaskan, proyek ini merupakan wujud nyata Krakatau Steel dalam mendorong pertumbuhan investasi nasional. Pabrik baja lembaran panas ini memiliki kapasitas 1,5 juta ton per tahun. Dengan kapasitas tersebut, maka dapat menambah kapasitas total produksi dari 2,4 juta ton menjadi 3,9 juta ton baja lembaran panas per tahun.
Produk baja lembaran panas memiliki lebar 600-1.650 mm dengan ketebalan 1,4-16 mm pada tahap pertama dengan menyasar pada segmen pasar otomotif, re-rolling, pipa dan tabung, serta konstruksi. Sukandar menambahkan, pada tahap selanjutnya Krakatau Steel akan membangun tambahan fasilitas reheating furnace, finishing mill, dan down coiler.
"Penambahan fasilitas ini untuk meningkatkan kemampuan Hot Rolled Coils (HRC) atau baja lembaran panas yang lebih tipis hingga mencapai 1,2 mm, serta meningkatkan kapasitas produksi mencapai 4 juta ton per tahun," kata Sukandar.
Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyampaikan bahwa, perluasan pabrik Krakatau Steel yang diperkirakan akan selesai pada 2019 diharapkan mampu mengatasi defisit baja nasional. Selain itu, perluasan pabrik juga diharapkan dapat mengurangi defisit neraca perdagangan akibat impor baja yang mencapai 7,2 miliar dolar AS pada 2014.
"Perluasan yang dilakukan oleh Krakatau Steel sangat positif dalam mendorong pengembangan kapasitas industri baja di dalam negeri," kata Thomas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika