REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menilai kinerja pemerintahan Jokowi hingga saat ini belum dapat dikatakan baik. Sebab, masih terdapat berbagai permasalahan yang muncul dalam pemerintahan Jokowi, salah satunya masalah anggaran negara serta masalah dalam pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).

"Tapi kalau dikatakan kinerja Pak Jokowi itu baik, saya kira agak sulit saya terima. Sekarang saja persoalan APBN  yang oleh Menkeu dikatakan tidak kredible tahun ini. Kan instrumen utama pemerintah APBN. Kalau APBN dalam dua tahun tidak kredibel, sulit mengatakan pemerintahan kita semakin baik," jelasnya di kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu (14/9).

Terkait masalah anggaran negara apabila target pengampunan pajak jauh meleset, Sohibul mengatakan pemerintah terpaksa harus kembali melakukan pemotongan anggaran belanja.

Dengan adanya masalah-masalah itu, ia pun menilai masyarakat harus mengetahui kredibilitas lembaga survei yang menyatakan adanya peningkatan kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah.

"Saya kira kalau masalah hasil survei karena kita bukan yang melakukan, maka kredibilitasnya harus kita tahu. Itu basisnya," ujarnya.

Sebelumnya, hasil survei terakhir Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menyebut tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Jokowi-JK meningkat. Pada Oktober 2015, kepuasan publik tercatat sebesar 50,6 persen, lalu naik menjadi 66,5 persen pada Agustus 2016.

Ikuti Whatsapp Channel Republika