REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI mengharapkan revisi UU Pemilu menjadi landasan hukum bagi terselenggaranya pemilu serentak yang demokratis dan berkualitas pada 2019.

"Revisi UU Pemilu diharapkan dapat mengatasi persoalan politik yang terjadi saat ini serta landasan hukum bagi pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019," kata Ketua Fraksi PKB DPR RI Ida Fauziyah pada diskusi "RUU Pemilu" di Ruang Fraksi PKB di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (15/9).

Pembicara lainnya adalah Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy, Ketua KPU Juri Ardiantoro, Aktivis LSM Perludem Sulistiyo, serta Sekber Kodifikasi UU Pemilu FPKB Mustaqim.

Menurut Ida Fauziyah, Fraksi PKB mendesak DPR RI agar pembahasan RUU Pemilu segera diproses dan dapat selesai pada akhir tahun 2016. "Pada pembahasan RUU Pemilu harus diharmonisasi dengan UU lainnnya. Jangan sampai ada aturan yang tumpang-tindih sehingga KPU tidak menjadi bingung melaksanakannya," katanya.

Fraksi PKB juga berharap ada semacam UU yang menjadi panduan utama untuk jangka waktu 20-50 tahun ke depan, sehingga setiap pemilu tidak disibukan dengan pembahasan UU. "Jadi, paket UU pemilu akan menjadi acuan untuk pemilu tahun

2019 dan seterusnya. Merumuskan urusan sendiri itu lebih rumit

dibandingkan ngurus orang lain," katanya. Menurut dia, paket UU Pemilu sebaiknya dapat menghasilkan demokrasi yang berkualitas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika