REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan Polri akan memberikan pengamanan ekstra untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Aceh pada 2017 mendatang.
"Aceh dalam kategori kami masuk kepada relatif rawan," kata Tito usai upacara serah terima jabatan di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (23/9).
Karenanya, sejumlah persiapan pengamanan Pilkada dilakukan untuk Aceh, salah satunya melalui Operasi Mata Praja 2016. Selain itu, operasi pengamanan juga dilakukan bekerjasama dengan sejumlah pihak mulai penyelenggara Pemilu baik itu KPU, Panwas, hingga TNI.
Tito mengatakan personel yang akan dikerahkan di Aceh juga akan ditambah mengingat, pelaksanaan Pilkada di Aceh tak hanya Pemilihan Gubernur tetapi juga pemilihan kepala daerah di 20 Kabupaten/Kota.
"Di sana cukup banyak Paslon (pasangan calon) dan daerah itu adalah daerah yang ada konflik, potensi konflik otomatis kita akan memberikan pengamanan ekstra di sana," ujarnya.
Sementara itu, Kapolda Aceh Brigjen Pol Rio Septianda Djambak usai dilantik mengatakan, rencana penambahan personel untuk pengamanan Pilkada di Aceh yakni 1900 personel BKO. Selain itu, pihaknya juga meminta bantuan personel dari Kodam Iskandar Muda Aceh.
"Pasukan akan kita turunkan ke Aceh, atas persetujuan bapak Kapolri, mungkin Januari sudah berada di aceh. Insha allah dengan kekuatan yang kita minta ini mudah-mudahan bisa terjamin keamanannya," jelasnya.
Mantan Wakil Kapolda Aceh ini mengatakan pihaknya juga menyiasati pengamanan dengan sistem keamanan mulai dari melaksanakan kegiatan preventif hingga penegakkan hukum. Ia pun tak segan melakukan penegakkan hukum, jika memang terjadi pelanggaran hukum
"Jika memang harus ada tindakan hukum, kita lakukan dengan tegas, terukur dan humanis. Itu harapan kita," katanya.
Namun demikian, hingga saat ini situasi dan kondisi keamanan di Aceh masih aman. Meskipun, sejumlah persiapan pengamanan sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari.
"Saat ini relatif aman, tapi kita kan juga melihat dengan latar belakang adanya pasca konflik, kita perlu melihat bahwasanya ada daerah-daerah rawan, kita tidak ingin terulang lagi yang dahulu terjadi sesuatu kegiatan orang tak bertanggung jawab, untuk lakukan pengacauan atau kecurangan dalam pilkada," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika