REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Dewan Tinggi Koordinator Nasional Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Dr Hazuarly Halim memastikan sebanyak 25.800 kader Muhammadiyah ikut serta dalam aksi damai di Jakarta, Jumat (4/11). "Jika sehari sebelumnya, baru sekitar 15.000 kader yang ikut. Maka pada hari ini dipastikan 25.800 kader Muhammadiyah akan mengikuti aksi damai tersebut," ujar Hazuarly.
Aksi damai tersebut meminta agar pihak kepolisian melakukan proses hukum terhadap calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, terkait dugaan penistaan agama. Dia menjelaskan semua warga Muhammadiyah yang ikut aksi damai tersebut, dapat terkoordinasi dan terlayani baik akomodasi, sanitasi, konsumsi, air mineral termasuk pelayanan kesehatannya.
"Kami berharap aksi damai ini dapat berjalan lancar dan damai sesuai rencana, sehingga pemerintah dalam hal ini penegak hukum betindak cepat merespon tuntutan massa."
Dia juga meminta peserta aksi untuk tertib dan damai dalam menyampaikan aspirasinya. Tutur kata yang disampaikan pun haruslah santun. "Jangan sampai kita mengikuti tabiat buruk orang yang kita tuntut. Jadi kami imbau dalam penyampaian aspirasinya harus santun," imbuh dia.
Hazuarly menambahkan kasus kali ini memang agak baru, namun cukup mengganggu kenyamanan umat Islam karena dilakukan oleh tokoh publik yang berasal pejabat eksekutif atau gubernur. "Goncangannya memang agak keras, namun badai ini tetap harus kita lewati dengan selamat dan hikmahnya adalah jangan lagi ada yang mengurusi dimensi dasar keyakinan penganut agama lain, khususnya dari pejabat publik."
Pejabat publik diminta untuk tidak memasuki ranah sensitif keyakinan sesama anak bangsa lainnya. "Jika demo tanggal 28 Oktober kemarin pesertanya bersifat homogen dari kalangan Muslim, maka demo tanggal 4 November ini justru diharapkan bersifat heterogen. Artinya dapat melibatkan seluruh komponen agama, elemen kemasyarakatan maupun kaum terpelajar beserta anak-anak bangsa lainnya. Isu pelecehan yang kebetulan kali ini terjadi di lingkungan Islam, dalam pandangan kami, seyogianya mampu mengundang empati eksponen agama lain atas dorongan kitab kebangsaan, khususnya ayat-ayat empat pilar."
Dalam hal ini, lanjut dia, masyarakat Indonesia sedang diuji kebhinekaannya. Untuk itu harus meyelesaikannya bersama dengan apik.
"Tidak semua masalah penyelesaiannya harus ditarik ke atas. Sedikit-sedikit ke presiden, sedikit-sedikit ke menteri dan lain-lainnya. Masyarakat sipil seharusnya mampu menyelesaikan persoalannya secara mandiri dan elegan dalam suasana gembira, guyub dan penuh suasana persaudaraan," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika