Selasa 15 Nov 2016 06:19 WIB

Menko Polhukam Kumpulkan 4 Jenderal Bahas Bom di Samarinda

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Indira Rezkisari
Tim Gegana Brimob Polda Kaltim mengamankan benda diduga sisa bom di lokasi ledakan di depan Gereja Oikumene Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (13/11).
Foto: Antara//Amirulloh
Tim Gegana Brimob Polda Kaltim mengamankan benda diduga sisa bom di lokasi ledakan di depan Gereja Oikumene Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (13/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peristiwa ledakan bom molotov di Gereja Oikumene, Samarinda, Ahad (13/11) lalu, membuat instansi pemerintah terkait langsung melakukan rapat koordinasi di kantor Kemenko Polhukam, Senin (14/11) sore. Menko Polhukam Wiranto mengamini peristiwa pengeboman yang terjadi belakangan termasuk yang dibahas dalam rapat.

"Semua kita bahas, masalah pengeboman, masalah terorisme, masalah demonstrasi, masalah-masalah hal-hal yang bersifat negatif, atau yang menyangkut masalah perkembangan politik nasional," tutur dia usai rapat koordinasi bersama sejumlah petinggi lembaga negara di kantor Kemenko Polhukam, Senin (14/11).

Rapat tersebut, lanjut Wiranto, juga membahas soal adanya evaluasi terhadap program deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Pemerintah kemudian mencarikan solusi alternatif terhadap berbagai masalah yang bermunculan beberapa hari terakhir, termasuk yang terjadi di daerah dan pusat.

"Namanya juga rapat reguler, jadi semua perkembangan situasi yang berkembang ya kita bahas. Kita bahas semuanya, kemudian kita berikan feedback, langkah-langkah ke depan bagaimana," kata dia.

Wiranto mengatakan, banyak cara yang akan dilakukan pemerintah untuk menangani kasus terorisme di Indonesia. Misalnya, hard approach, yakni penanggulangan langsung ke sasaran pelaku dengan langkah-langkah yang keras, atau dengan soft approach.

"Yang terpenting itu soft approach, menyadarkan. Yang melakukan teror kan saudara kita juga. WNI yang barang kali sedang khilaf karena dicekoki ideologi lain," ungkap Wiranto.

Rapat koordinasi yang digelar di Kemenko Polhukam itu digelar tertutup. Pejabat tinggi negara yang dikumpulkan di sana yakni  Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius, dan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan.

Seluruhnya usai rapat langsung bergegas pulang dan menghindari media massa yang hendak meliput. Bahkan, Suhardi yang sebelumnya shalat maghrib di masjid sebelah kantor menko polhukam langsung masuk ke mobilnya sambil menjinjing sepatunya yang belum digunakan, untuk menghindari wartawan.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement