REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN –- Sebanyak 1.452.550 orang di Sumatra Utara tergolong sebagai penduduk miskin. Jumlah ini sama dengan 10,27 persen dari total penduduk Sumut yang mencapai lebih dari 12 juta jiwa.
Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Sumut Ramlan mengatakan, data tersebut merupakan hasil Survei Ekonomi Nasional pada September 2016. Menurut Ramlan, jumlah orang miskin ini lebih tinggi dibanding pada 2014 lalu, yang hanya sekitar 1,3 juta jiwa atau sekitar 9,5 persen dari jumlah penduduk Sumut.
"Kondisi ini memperlihatkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Sumut masih belum ada perubahan yang signifikan," kata Ramlan, Rabu (4/1).
Belum adanya perubahan yang signifikan ini juga tampak dari data pada bulan Maret 2016 yang mana jumlah penduduk miskin sebanyak 1.455.950 orang atau sebesar 10,35 persen. Menurut Ramlan, hingga September 2016, hanya ada penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 3.400 orang dengan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,08 poin.
Jumlah penduduk miskin Sumut pada September 2016 ini pun, kata Ramlan, cukup berimbang antara di pedesaan dan perkotaan. Di perkotaan terdapat sebanyak 690.340 orang miskin sementara di daerah perdesaan sebanyak 762.210 orang.
"Jika dibandingkan dengan penduduk yang tinggal pada masing-masing daerah tersebut, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 9,69 persen, sedangkan di daerah perdesaan sebesar 10,86 persen," ujar dia.
Dalam menentukan masyarakat yang tergolong miskin, Ramlan mengatakan, pihaknya menggunakan nilai rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan yang telah dibuat. Pada September 2016 garis kemiskinan Sumut sebesar Rp401.832 per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinannya sebesar Rp413.835 per kapita per bulan dan untuk daerah perdesaan sebesar Rp388.707 per kapita per bulan.
"Dibanding Maret 2016, garis kemiskinan Sumut pada September 2016 naik 3,52 persen. Garis kemiskinan di perkotaan naik 3,87 persen dan garis kemiskinan di perdesaan naik 2,90 persen," kata Ramlan.
Ramlan menjelaskan, kemiskinan yang terjadi di Sumut disebabkan inflasi yang terjadi, khususnya terhadap bahan makanan, makanan jadi, minuman, dan rokok. Menurut dia, sebenarnya, pada periode Maret hingga September 2016 pihaknya melakukan survei, ada kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) dari 99,17 menjadi 100,79 point. Namun, hal itu, lanjutnya, tidak terlalu berpengaruh.
"Ada juga penurunan pada tingkat pengangguran terbuka dari 6,49 persen pada Februari 2016 menjadi 5,84 persen pada Agustus 2016. Tapi itu tidak cukup mampu mengurangi jumlah warga miskin dalam pendataan kita," kata Ramlan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika