REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Langkah pemerintah membekukan sementara kerja sama militer dengan Australia dinilai merupakan tindakan yang tepat. Pengamat hubungan internasional Alex Jemadu, menilai Indonesia harus bersikap tegas apabila negara lain merendahkan dan menyinggung simbol dan ideologi bangsa.

"Ya tindakan itu saya pikir proporsional, karena itu memberikan kesan kepada Australia khususnya angkatan bersenjatanya bahwa Indonesia tidak mau disepelekan atau direndahkan apalagi menyangkut ideologi. Itu untuk tentara suatu hal yang sangat serius dari profesi mereka, mereka mempertahankan itu terhadap serangan atau ancaman dari luar," jelas Alex saat dihubungi Republika, Kamis (5/1).

Kendati demikian, Alex menilai keputusan penundaan sementara kerja sama militer dengan Australia tersebut tidak bisa dilakukan secara permanen. Kerja sama militer, menurut dia, dapat dilanjutkan kembali jika sudah dilakukan investigasi dan juga pemberian sanksi terhadap oknum yang melecehkan simbol negara Indonesia.

"Tapi keputusan itu tidak bisa permanen. Kalau mereka melakukan investigasi dan memberikan sanksi kepada pelaku, saya kira hubungan bisa dipulihkan kembali karena dua negara saling membutuhkan dalam bidang keamanan dan pertahanan," ucap dia.

Lebih lanjut, meskipun pemerintah Australia telah menyampaikan permohonan maafnya kepada Indonesia, namun investigasi terhadap kasus ini harus dilakukan. Sehingga dapat diberikan sanksi yang tepat dan mencegah kembali terulangnya peristiwa ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga telah berkomentar terkait penangguhan kerja sama militer dengan Australia. Menurut Jokowi, terdapat masalah prinsip yang membuat Indonesia harus mengambil keputusan tersebut.

"Masalah itu meskipun di tingkat operasional, tapi ini masalah prinsip," ujarnya di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (5/1).

Kendati begitu, Presiden tidak menjelaskan masalah prinsip seperti apa yang telah dilanggar Negeri Kanguru itu. Jokowi hanya mengatakan ia telah meminta Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu serta Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyelesaikan persoalan tersebut. Kendati demikian, Jokowi juga memastikan hubungan kedua negara tetap baik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika