Kamis 12 Jan 2017 13:27 WIB

Sandiaga Ingin Berdayakan TKI yang Pulang

Rep: Mas Alamil Huda/ Red: Esthi Maharani
Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, menghadiri acara sosialisasi di Wiki Wiki Wok di jalan Panjaitan Kav 3-4, Jakarta Timur, Kamis (12/1).
Foto: dok.Istimewa
Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, menghadiri acara sosialisasi di Wiki Wiki Wok di jalan Panjaitan Kav 3-4, Jakarta Timur, Kamis (12/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, menginginkan program 'One Kecamatan One Center for Enterpreneur' (OK OCE) juga menyasar ke TKI yang pulang, khususnya di DKI. Langkah ini sebagai upaya memajukan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Ibu Kota.

"Program OK OCE ini akan menyasar ke TKI, karena mereka pulang membawa cukup modal untuk memulai usaha dengan wawasan pernah bekerja di luar negeri," ujar Sandi di Wiki Wiki Wok, DI Panjaitan, Jakarta Timur, Kamis (12/1).

Cawagub nomor urut tiga ini mengatakan, dirinya akan memfasilitasi perizinan agar lebih mudah. Ia berjanji akan berpihak kepada para TKI yang pulang dan ingin memulai usahanya secara mandiri.

Selain itu, lanjut Sandiaga, pemasaran produk-produk mereka juga akan dibantu oleh Pemprov DKI jika ia terpilih dalam Pilkada DKI pada 15 Februari mendatang. Ia akan memanfaatkan teknologi untuk melakukan semua itu, mulai dari aspek produksi hingga pemasaran produk.

"Kombinasi secara masif oleh asupan teknologi digital dalam tiap aspeknya mulai produksi sampai pemasarannya. Jadi, mereka mampu berpartisipasi dalam pembangunan dunia usaha kedepan melalui aplikasi terkini," ujar dia.

OK OCE merupakan program andalan Anies-Sandi. Nantinya, di setiap kecamatan akan ada pusat kewirausahaan yang akan merangsang lahirnya pengusaha-pengusaha baru. Program ini dicanangkan Sandi untuk melahirkan 200 ribu wirausaha baru.

Sandiaga mengaku, program ini tidak akan menghabiskan banyak APBD DKI. Pemprov, kata Sandi, hanya memfasilitasi agar para pengusaha baru bisa menjalankan usahanya, mulai dari diberi pelatihan hingga kredit modal. Semua itu, kata dia, tidak menggunakan APBD namun melibatkan berbagai pihak, dari perbankan sampai swasta.

"Ada yang tanya, berapa itu bebanin APBD, saya jawab nggak (pakai APBD). Itu cara pikir kuno. Kita bisa libatkan perbankan, nonperbankan, industri ekonomi syariah, nonsyariah, lembaga keuangan mikro dan lainnya," ujar dia.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement