REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) mendorong pemerintah agar bersikap independen menyikapi situasi yang terjadi akhir-akhir ini. Terkait situasi politik yang belakangan berkembang, Ketua Umum PB PMII, Aminuddin Ma’ruf pun menyampaikan, pemerintah harus menunjukan independensinya dan tak memihak salah satu kelompok.

"Yang pasti pemerintah dalam menyikapi situasi yang berkembang belakangan ini yang pertama harus menunjukkan independensinya. Pada yang berkaitan dengan politik di daerah, pemerintah harus menunjukkan independensinya, berdiri di semua golongan," kata Aminuddin di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/2).

Lebih lanjut, Aminuddin pun menyerahkan semua permasalahan hukum yang terjadi terkait pemilihan kepala daerah pada penegak hukum. Kendati demikian, ia meminta agar pemerintah memastikan penegak hukum bekerja secara objektif, profesional, dan tak melakukan intervensi.

"Pemerintah harus memastikan penegak hukum bekerja secara objektif, profesional tanpa ada intervensi baik intervensi kekuasaan, intervensi masa jalanan, dan lain-lain. Saya harap hukum benar-benar objektif mengambil berdiri untuk menegakkan keadilan bagi siapa pun," kata dia.

Selain itu, Aminuddin juga menyarankan agar pemerintah membuka diri terhadap masukan-masukan dari berbagai kalangan, termasuk umat Islam. Sebab, masyarakat tak hanya menjadi objek pembangunan nasional, namun juga menjadi subjek dari pembangunan nasional. PB PMII pun merasa prihatin terhadap kondisi politik saat ini yang tengah memanas. Dalam kesempatan ini, PB PMII mengundang Presiden untuk membuka kongres PMII.

Ikuti Whatsapp Channel Republika