REPUBLIKA.CO.ID, ‎KUPANG -- Pemerintah merencanakan pelantikan kepala daerah serentak. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat kepala daerah melaksanakan tugas.

"Kita rencanakan begitu. Pilkada sudah serentak. Kita harapkan pelantikanya juga bersama-sama," ujar Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, ‎di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (3/3).

Pihaknya belum menentukan kapan pelantikan kepala daerah akan diselenggarakan. Sementara ini pemerintah masih fokus menghadapi dinamika Pilkada 2017 yang masih berlangsung.

Tjahjo mengatakan, masih ada ‎49 gugatan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan mereka masih diproses lebih lanjut. MK memproses gugatan ini hingga mengeluarkan putusan.

Selain itu, masih ada daerah yang mengadakan pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa lokasi. Proses ini ‎masih berjalan untuk memastikan hasil akhir Pilkada.

"Yang paling utama adalah aman. Stabilitas keamanan terjaga. Ini prioritas," ujar mantan sekretaris jenderal PDIP ini.

Pihaknya berharap aparat pemerintahan daerah bersinergi dengan baik. Polri, penyelenggara pemilu, Kejaksaan, TNI, dan lainnya, harus saling membantu menyukseskan agenda lima tahunan ini.

Jika stabilitas keamanan terjaga, pihaknya meyakini kualitas demokrasi di Indonesia akan semakin baik. Masyarakat semakin dewasa menghadapi pilkada yang rutin diselenggarakan setiap lima tahun.

Tjahjo juga berharap masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. Putaran kedua Pilkada 2017 menurutnya harus betul-betul dimanfaatkan untuk memilih pemimpin yang berkualitas.

"Kami mengetahui, banyak warga yang terhambat untuk menggunakan hak pilihnya," kata dia.

Hal ini menjadi bahan evaluasi bersama. Pemerintah akan mendorong agar penyelenggaraan pilkada dapat berjalan lebih baik lagi. Masyarakat harus dapat menggunakan hak pilihnya semaksimal mungkin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika