REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Sarifuddin Sudding mendesak penegak hukum untuk mencari aktor intelektual dalam kasus hilangnya berkas gugatan pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, patut diduga kejadian di MK ini sebagai suatu rangkaian kejahatan demokrasi.
“Saya mendesak kepada penegak hukum, baik kepolisian maupun KPK untuk mecari intelektual kadernya. Tidak mungkin seorang pegawai MK melakukan itu kalau tidak ada pesanan? Apa kepentingannya?,” kata Sarifuddin, ketika dihubungi //Republika.co.id, Kamis (23/3).
Sarifuddin menduga ada aktor intelektual lain selain empat pegawai MK yang sudah dipecat. “Orang yang ikut dalam kontestasi pilkada di Dogiyai itu patut diduga sebagai intelektual kadernya,” ujar Sekjend Partai Hanura tersebut.
Ke depannya, Sudding, melihat perlu adanya reformasi birokrasi di tubuh MK. “Ya memang harus dilakukan reformasi secara meyeluruh tidak hanya hakimnya, tetapi juga staff-staffnya,” tegas Sarifuddin Sudding.