REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indoensia (GAPKI) Joko Supriyono berharap pemerintah dan legislatif satu suara menolak resolusi sawit parlemen Uni Eropa. Penolakan ini merupakan satu sikap tegas kedua lembaga untuk melindungi sawit sebagai komoditas strategis Indonesia.

"Sawit ini kepentingan nasional, selayaknya pemerintah dan masyarakat membela sawit yang telah berkontribusi terhadap perekonomian maupun pengentasan kemiskinan di Indonesia," katanya melalui siaran resmi, Ahad (23/4).

Joko menilai tuduhan yang ditujukan kepada industri sawit dan berujung dengan adanya resolusi Parlemen Eropa tersebut merupakan kepentingan politik semata untuk mendiskriminasi industri sawit. Meski hal tersebut tidak berpengaruh terhadap ekspor saat ini namun stigma negatif dari resolusi tersebut dapat mengundang negara-negara lain untuk melakukan hal serupa, terutama di negara Eropa dan Amerika.

Ia mengatakan, diskriminasi sawit tersebut tampak dalam beberapa isu, termasuk sertifikasi tunggal yang berlaku bagi minyak sawit dan tidak berlaku bagi minyak nabati lain di dunia.

Menurutnya, Indonesia telah memiliki sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) resmi dari pemerintah. Sertifikat tersebut memastikan pengusaha sawit tanah air mampu menjalankan perkebunan berkelanjutan.

"Kita akan teruskan dan sempurnakan ISPO sebagai bukti komitmen kita terhadap keberlanjutan industri ini," ujar Joko.

Ikuti Whatsapp Channel Republika