Jumat 28 Apr 2017 15:13 WIB

Anies: Wali Kota Jaksel Bacaannya Perlu Ditambah

Rep: Mas Alamil Huda/ Red: Andi Nur Aminah
Cagub DKI Jakarta Anies Baswedan
Foto: Republika/ Wihdan Hidayat
Cagub DKI Jakarta Anies Baswedan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Usulan pemilihan gubernur melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat dari Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi. Harga yang harus dibayar, material maupun sosial, dinilai terlalu mahal jika pemilihan gubernur dipilih secara langsung oleh masyarakat.

Ditanya terkait usulan tersebut, calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersenyum. Mantan rektor Universitas Paramadina ini heran usulan tersebut muncul dari pemimpin daerah di wilayah DKI Jakarta. Dia mengajak semua pihak untuk melihat proses demokrasi dalam perspektif yang lebih luas.

"Itu wali kota Jaksel (yang mengusulkan)? Pak wali kota bacaannya harus ditambah. Bacaan bukan dalam artian bacaan tertulis, tapi cara membacanya harus diperluas, sebelum sampai pada kesimpulan seberani itu," kata dia di kediamannya Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (28/4).

Anies menilai, demokrasi di Indonesia saat ini sudah berjalan di jalur yang benar. Pengalaman Pilkada DKI, menurutnya, justru membuktikan matangnya demokrasi di Indonesia. Hampir tak ada kejadian benturan di level akar rumput pascapemungutan suara yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini menilai, kegaduhan itu hanya terjadi di media sosial. Propaganda dari akun-akun anonim kian menambah runyam dunia maya. Tetapi, menurut Anies, kegaduhan itu tak terjadi di dunia nyata.

"Yang 'ramai' itu di mana? Tunjukkan TPS yang ramai, yang ramai itu di medsos, yang disebut tegang di mana sih? Di medsos, jadi sebetulnya kalau Facebook dan Twitter tidak beroperasi selama kampanye, tenang-tenang aja kali," ujar dia.

Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi bertemu dengan para wali kota dari luar Jakarta dan membicarakan panasnya Pilkada DKI Jakarta 2017. Ia bersama wali kota lainnya, akan ajukan pilgub oleh DPRD agar warga mereka tidak lagi terpecah belah.

"Di daerah lain, ternyata juga terbelah-belah. Usul mereka, mendingan gubernur dipilih DPRD, daripada warga saya terpecah. Kita akan usulkan di undang-undang tentang ibu kota," kata dia dalam sambutannya di acara rekapitulasi Pilkada DKI 2017 tingkat kota, Kamis (27/4) pagi.

 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement