REPUBLIKA.CO.ID, RANGOON -- Aung San Suu Kyi menolak keputusan Dewan Hak Asasi PBB untuk menyelidiki kasus kejahatan yang dilakukan pasukan keamanan Myanmar terhadap Muslim Rohingya. Menurutnya, resolusi tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi di Myanmar.

Pada Maret lalu, Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah menyetujui untuk mengirim tim pencari fakta ke Myanmar. Tim tersebut diutus untuk menyelidiki kasus pembunuhan, penyiksaan, dan pemerkosaan di negara bagian Rakhine, yang notabene dihuni oleh minoritas Muslim Rohingya.

"Kami tidak setuju dengan hal itu," kata Suu Kyi ketika ditanya tentang penyelidikan tersebut pada sebuah konferensi pers bersama Kepala Diplomatik Uni Eropa Federica Mogherini di Brussel, Belgia, Selasa (2/5), seperti dilaporkan laman The Guardian. 

Ia mengatakan Myanmar telah keluar dari resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB terkait klaim kekerasan dan intimidasi yang menimpa Muslim Rohingya. "Kami telah melepaskan diri dari resolusi tersebut karena kami tidak berpikir resolusi tersebut sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan," kata Suu Kyi.

Tokoh yang pernah mendapat anugerah nobel perdamaian itu juga mengungkapkan Myanmar akan senantiasa terbuka dan senang untuk menerima rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan riil di kawasan Rakhine. Namun untuk penyelidikan, Suu Kyi merasa hal itu tidak tepat.

Menurutnya, penyelidikan yang hendak dilakukan PBB justru akan memperuncing suasana di Rakhine. "Rekomendasi tersebut (penyelidikan) akan membagi lebih jauh dua komunitas di Rakhine yang tidak akan kami terima karena hal itu tidak akan membantu menyelesaikan masalah yang timbul sepanjang waktu," ujar Suu Kyi.

Kendati demikian, ia menolak tuduhan dirinya bersama pejabat Myanmar lainnya sengaja mengabaikan kekejaman dan kejahatan terhadap Muslim Rohingya. "Saya tidak yakin dengan apa yang Anda maksud dengan mengatakan kami sama sekali tidak peduli dengan tuduhan kekejaman yang terjadi di Rakhine," ucapnya.

Sebaliknya, Suu Kyi justru mengklaim dirinya telah melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan kasus kejahatan terhadap Muslim Rohingya. "Kemi telah menyelidiki mereka (yang terlibat) dan telah mengambil tindakan," ujar Suu Kyi.

Menjelang kunjungannya ke Brussels, lembaga hak asasi internasional, Human Rights Watch (HRW) melayangkan surat terbuka untuk Kepala Diplomatik Uni Eropa Federica Mogherini dan Presiden Dewan Eropa Donald Tusk. Dalam surat tersebut HRW meminta keduanya untuk menyampaikan kepada Suu Kyi soal keprihatinan mereka terhadap kondisi Muslim Rohingya di Myanmar.

Dalam suratnya, HRW mengatakan, memang dibutuhkan tim pencari fakta independen untuk menguak apa yang sebenarnya dialami Muslim Rohingya. Terkait hal ini, HRW mendukung adanya tim pencari fakta yang akan diutus Dewan Hak Asasi Manusia PBB. "Keberhasilan operasi Misi Pencarian Fakta yang diadopsi Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Maret lalu sangat penting untuk mendokumentasikan pelanggaran yang dilakukan pasukan keamanan Myanmar dan menciptakan pertanggungjawaban atas pelanggaran ini," kata HRW dalam suratnya.

HRW meminta Uni Eropa mendesak Suu Kyi agar bersikap kooperatif terhadap penyelidikan ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika