REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persoalan klasik di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) belum kunjung selesai. Di antaranya, Lapas over kapasitas dan pemungutan pungli (Pungli). Hal ini disebut sebagai penyebab seringnya kasus narapidana kabur.

Karena itu, anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Syarifuddin Sudding meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Menkumham Yasonna Laoly. Sebab, sejak Yasonna memangku pucuk kepemimpinan Kemenkumham, tahanan sering kabur dari Lapas. "Kenapa semenjak dia menjabat, saya kira, beberapa kejadian di Lapas, bahkan ada yang meninggal," keluh Sudding di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (8/5).

Terkait itu, Sudding juga menjelaskan pihaknya sering menyoroti masalah klasik Lapas tersebut. Namun, meski sering diingatkan, sampai saat ini belum ada perbaikan dari Menkumham untuk mengatasi hal tersebut.

"Selama ini permasalahan ini selalu sama, yaitu menyangkut masalah diskriminatif, masalah pungli. Saya kira over kapasitas dari dulu dan sampai sekarang belum ada titik penyelesaian dari Kemenkumham," katanya.

Dia menambahkan, over kapasitas terjadi karena banyaknya tahanan kasus narkoba. Namun, ada kebijakan terkait narapidana kasus narkoba untuk direhabilitasi, berbeda dengan para bandar dan sindikat mafia narkoba.

Ikuti Whatsapp Channel Republika