REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penetapan status tersangka kepada Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, berimbas pada konstelasi politik di sejumlah daerah. Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah (UNISMUH) Makassar, Arqam Azikin memprediksi penetapan tersangka Setya Novanto terkait dugaan korupsi KTP elektronik bakal menimbulkan konstalasi politik di sejumlah daerah. Salah satunya adalah berdampak pada konstalasi politik di Sulawesi Selatan (Sulsel) menjelang Pilkada Serentak 2018 mendatang.
"Situasi politik nasional, pasca Setnov ditetapkan akan mengubah eskalasi politik di Sulawesi Selatan," ujar Arqam Azikin, saat dikonfirmasi melalui seluler, Selasa (18/7).
Menurut Arqam Azikin, tidak menutup kemungkinan Setnov bisa saja akan menyebut nama anggota DPR RI lain yang terlibat pada kasus KTP elektronik pada momen pemeriksaan KPK sebagai tersangka.
Dia menambahkan, DPP Partai Golkar tentu akan segera menggelar Munaslub terkait hal ini. Dia memprediksi, ketua harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid memiliki peluang besar menduduki posisi Pelaksana Ketua Umum Partai Golkar. Dia Menurut Arqam, Nurdin akan memiliki dua rival terberat yakni Luhut B Panjaitan dan Airlangga.
Arqam mengatakan, jika Nurdin Halid yang Plt Ketua Umum DPP Golkar, maka posisi calon Gubernur Sulsel akan terganti. Nama Nurdin saat ini sudah dipastikan menjadi calon gubernur Sulsel dari Partai Golkar. Namun Nurdin juga dipastikan tidak mampu menjalankan dua agenda politik penting itu secara bersamaan.
Arqam menjelaskan, dua calon Gubernur Sulsel 2018 lainnya, Nurdin Abdullah dan Agus Arifin Nu'mang punya peluang besar mengendarai Partai Golkar. Sehingga posisi Wakil Gubernur Sulsel yang diusung Partai Golkar bisa saja berganti.
Jika hal itu terjadi, maka Cagub Sulsel 2018, lanjut Arqam, hanya ada tiga tokoh yang bertarung yakni Ichsan Yasin Limpo (IYL), Nurdin Abdullah (NA), dan Agus Arifin Nu'mang (AAN). Demikian halnya, posisi calon bupati dan wali kota usungan Partai Golkar Sulawesi Selatan pun berubah. "Setnov sebaiknya mundur sebagai ketua umum Partai Golkar dan Ketua DPR RI agar tidak menjadi beban politik bagi lembaga parlemen Indonesia," Arqam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika