REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menegaskan akan membentuk Peraturan Menteri terkait transaksi nontunai di jalan tol. Permen tersebut bersifat sebagai dasar hukum pelaksanaan transaksi nontunai di jalan tol yang akan berlaku pada Oktober mendatang.
"Target (Permen dikeluarkan)-nya bulan ini," ujar dia kepada wartawan di Gedung Kemenpupera, Senin (7/8). Isi dari Permen tersebut diakui Basuki tidak mengatur banyak hal kecuali sebagai dasar hukum dan ketentuan waktu penerapan pembayaran nontunai atau cashless.
Sebelum adanya Permen, Kementerian PUPR dan Bank Indonesia akan lebih gencar melakukan kampanye. Kampanye terkait cashless di jalan tol sebenarnya sudah dilakukan sejak lama tetapi kurang efektif. Pada 17 Agustus 2017, kampanye akan kembali dilakukan dengan adanya berbagai tawaran menarik termasuk diskon selama dua pekan.
Pada kesempatan tersebut ia pun akan menyampaikan adanya pengurangan jumlah gerbang tol manual atau gerbang tol hibrid per 1 September. Saat ini jumlah Gerbang Tol Otomatis (GTO) hanya ada 30 persen sedangkan gerbang tol hibrid mencapai 60 persen.
"Mulai 1 September, setelah kampanye mungkin akan dibalik," katanya. Kampanye tersebut juga akan menyasar kendaraan besar. Bahkan penyesuaian GTO akan dilakukan mengingat ukuran kendaraan yang lebih besar dari tinggi GTO saat ini.
Jumlah pengguna e-toll sempat mengalami kenaikan signifikan pada Mei lalu, mencapai 33 persen dari 23 persen. Hal tersebut diakui Basuki lantaran adanya diskon menarik yang diberikan pihak PT Jasa Marga untuk musim mudik. Namun, angka tersebut kini menurun hanya sebesar 28 persen.
Angka tersebut sangat kecil jika dibandingkan target 100 persen pada Oktober mendatang. Menurut Basuki, beberapa kendala harus segera diatasi seperti sosialisasi ke masyarakat dan jadwal pelaksanaan terutama tentang kesepakatan dari bank-bank pelaksana.
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo mengatakan, dari evaluasi yang dilakukan tiga bulan ini ada dua kendala dalam program cashless di jalan tol, yaitu perbankan dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
"Yang sekarang kita inginkan adalah, ke depan akan lebih banyak bank yang akan bergabung menerbitkan uang elektronik dalam lingkungan inter operated dan inter connected," ujar dia.
Ia menyampaikan, pihaknya telah meyepakati beberapa bank yang akan bergabung dalam sistem cashless ini. BI pun akan meyakinkan sistem operasinya sudah bisa berjalan, sehingga pemasarannya bisa dibuat menjadi lebih luas. Pihaknya juga harus meyakinkan penerbitan kartu bisa berada di manapun agar mudah untuk menambah dana di dalam kartu atau top up.
Bank-bank baru itu pun bisa turut menjadi bagian dari sistem pembayaran jalan tol. Berbagai pendekatan bisa dilakukan bank-bank baru tersebut, seperti pendekatan berbagi investasi dengan perbankan yang sudah berjalan pada sistem cashless di jalan tol maupun bergabung dengan membayar biaya tertentu terhadap pemilik terminal. Agus pun secara khusus telah meminta bank-bank baru tersebut untuk merealisasikan kehadirannya sebagai pelaku sistem pembayaran jalan tol jauh lebih cepat.
"Tidak di awal 2018," ujarnya. Sayangnya Agus belum bisa menyebutkan bank apa saja yang akan terlibat dalam sistem cashless di jalan tol. Namun ia menegaskan, bank tersebut termasuk bank besar dan bank kecil.
Sedangkan kendala dari BUJT adalah ketentuan tidak harus melakukan pembayaran di tiap gerbang, cukup membayar pada saat masuk dan keluar gerbang tol tujuan. Sistem integrasi jalan tol ini diharapkan bisa terwujud pada Desember atau akhir tahun ini. "Pada saat bersamaan kita akan lakukan pembahasan Electronic Toll Collection (ETC)," kata Agus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika