REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Ketua Panitia Jambore Sungai 2017, Endang Rohijani menekankan, tujuan utama dari Jambore Sungai agar tersusun satu rencana aksi nasional. Karenanya, ia tidak berharap banyak, melainkan tercipta komitmen yang disepakati secara nasional.

"Setidaknya, semua ini bisa lahirkan satu saja komitmen langkah nyata, dari komunitas sungai seluruh Indonesia, dan tentu utama dari pemangku kebijakan," kata Endang di seminar nasional Sungai Bicara: Komunitas Maju, Regulasi Terpadu, Sabtu (26/8).

Ketua Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWA) DI Yogyakarta ini menegaskan, kalau komunitas-komunitas sungai terus akan membangun sinergitas yang ada. Karenanya, tinggal pemangku kebijakan dapat mendukungnya dengan regulasi yang tepat.

Selain itu, ia melihat entitas akademisi harus berpihak kepada isu pengelolaan sungai, yang hasil risetnya dapat dimanfaatkan dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah. Terutama, pengarusutamaan pengelolaan risiko bencana dan penguatan kedudukan masyarakat.

Ia melihat, perlu pula ada upaya strategis menciptakan setara informasi antarpemangku kepentingan, utamanya tentang konservasi.  Dibutuhkan pula sistem informasi sumber daya air, sistem informasi kebencanaan dan peta indikatif kawasan permukiman.

Untuk itu, keterpaduan regulasi begitu penting, karena belum ada jaminan efektifitas penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah soal pengelolaan sungai. Terlebih, regulasi, program strategis dan kegiatan antar lembaga pemerintah pusat dan daerah belum selaras.

"Kami tidak tahu politik di atas seperti apa, yang kami tahu di depan kami sampah masih berserakan, sungai masih kotor, dan apa yang harus kita lakukan," ujar Endang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika