REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki berharap masalah pergantian alat tangkap ikan nelayan cantrang ke alat tangkap yang baru tak menjadi isu politik. Para nelayan menilai alat tangkap cantrang tak merusak lingkungan dan mendorong Presiden untuk melegalkan penggunaanya.

"Ya pastilah kalau isu nelayan itu isu politik. Nah ini yang kita coba jangan sampai ini menjadi isu politik," kata Teten di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (8/9).

Menurut Teten, jika pergantian alat tangkap cantrang ke alat tangkap ikan yang baru dan lebih ramah lingkungan dapat berjalan baik, maka tak akan menjadi isu politik. Apalagi, lanjutnya, alat tangkap ikan yang baru akan lebih menguntungkan baik bagi nelayan maupun ekosistem laut.

"Kuncinya sebenarnya kalau ini pergantian cantrang ke alat tangkap baru ini berjalan mulus, ini bukan isu politik. Toh bagi nelayan juga ini akan baik. Karena ekosistem lautnya juga baik," ujarnya.

Teten menyebut proses pergantian cantrang ke alat tangkap ikan baru masih terus berjalan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Perhubungan.

Teten mengatakan, para nelayan juga perlu mendapat bantuan dari KKP untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan, sehingga dapat mempermudah pergantian alat tangkap ikan yang lebih ramah lingkungan.

"Saya kira ini perlu bantuan perbankan. Kalau mereka punya utang harus direkstrukturisasi utangnya lah supaya bisa dapat pinjaman. Itu saja yang diperlukan menurut saya. Sehingga tak ada isu politik," katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, hingga saat ini pemerintah masih berpegang pada kebijakan penggantian cantrang ke alat tangkap yang lebih ramah lingkungan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika