REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah sedang membentuk tim untuk menuntaskan persoalan Pilkada Serentak 2017 di beberapa daerah Provinsi Papua. Pemerintah mengkhawatirkan konflik di beberapa daerah tersebut berdampak negatif bagi pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Provinsi Papua.
Menurut Tjahjo, tim beranggotakan pihak terkait seperti Kemenkopolhukam, Kemendagri, Kejaksaan Agung, Kemenkum-HAM, kepolisian dan BIN. "Pemerintah ingin mencermati persoalan apa saja yang terjadi di Papua. Tujuannya mengambil langkah cermat untuk mendamaikan dampak konflik akibat pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 lalu," ujar Tjahjo di Kantor Kemenkopolhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (14/9).
Dia melanjutkan, ada lima kabupaten di Provinsi Papua yang dicermati oleh pemerintah. Kelima kabupaten tersebut yakni Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Kepualauan Yapen dan Kabupaten Jayapura.
"Di lima kabupaten ini, kejadian warga meninggal, luka-luka, kebakaran serta kerusuhan (akibat pelaksanaan Pilkada) tinggi sekali. Hal ini yang perlu kita cermati strategi penanganannya," tutur Tjahjo.