REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembuatan film G30S/PKI versi baru bisa menjadi ajang pengungkapan keutuhan sejarah bagi generasi millenial. Presiden Jokowi juga tidak mengungkapkan film versi baru harus propagandis.
Pengamat film, Hikmat Darmawan memaparkan pembuatan film versi horor sudah berhasil menghantui pemikiran masyarakat Indonesia. "Kalau versi millenial, bisa saja dihadirkan action atau diselipkan drama percintaan," ujar dia sembari tertawa.
Menurut dia, Versi baru, bisa menjadi tempat kreatif. Walaupun sebenarnya, sutradara pasti mempunyai afiliasi atau kecenderungan ideologis yang mungkin akan menentukan arah film. Namun bagi Hikmat, selama ada pendampingan ahli sejarah dalam pembuatan film, itu sah saja.
Sementara Sekjen Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Henny Hermanoe menyatakan bersama LPAI tidak menolak acara nonton bareng film G30S/PKI. Artinya, sepanjang ada anak yang ikut menonton, mereka film itu harus dilihat bersama guru-guru. Karena ada banyak konten kekerasan di film tersebut, berarti konteksnya bukan untuk anak-anak.
"Manakala itu dilakukan bersama dan diawasi guru, maka rasanya itu tidak menjadi masalah. Karena anak-anak akan dijelaskan, apa yang terjadi di film adalah situasi kondisi dulu dan tidak boleh ditiru," ujar dia saat ditemui Republika.co.id, Jumat (22/9).
Henny mengungkapkan, sebuah film merupakan hasil dari pemikiran dan gagasan seni yang akhirnya jadi sesuatu yang bagus. Kalau misalnya ingin membuat film G30S/PKI versi baru untuk konsumsi anak seumur 17 tahun, tentu konten sejarahnya tidak boleh hilang.
"Ada pada mengemasnya, yakni dikemas secara kekinian, tetapi alur sejarahnya tidak boleh hilang. Mungkin ada kata-kata yang tidak terlalu populer untuk anak-anak sekarang. Kemudian pemilihan gambar-gambarnya juga jadi lebih bagus. Atau sinematografinya bisa lebih bagus. Karena mungkin film dulu anglenya kurang. Jadi jangan memenggal atau memangkas sejarah, tetapi disampaikan dengan cara-cara kekinian," kata dia.
Belakangan ramai polemik nonton bareng (nobar) film G30S/PKI pada militer dan anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang sebenarnya pemutaran film itu sudah dihentikan penayangannya sejak 1998. Sejumlah masyarakat memprotes, tetapi banyak juga yang tidak mempermasalahkan sepanjang kedua sisi dibuka secara jelas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika