REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar telah menggelar rapat pleno harian pada Senin (25/9) lalu. Dalam rapat tersebut, salah satu rekomendasi tersebut yakni meminta kesediaan Ketua Umum Golkar Setya Novanto mundur dan segera menunjuk pelaksana tugas (Plt).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) mengatakan, memang sudah semestinya dilakukan penggantian ketua umum. Sebab, image partai tergantung dengan penilaian publik. Apabila publik sudah menyatakan pimpinannya jelek, maka image partai juga akan ikut jelek.

"Kita tidak bicara pribadi atau kita tidak bicara hanya legalitas, partai itu tergantung image masyarakat, penilaian publik. Jadi memang keputusan itu seharusnya demikian," ujar JK ketika ditemui di kantornya, Selasa (26/9).

JK mengatakan, kriteria pengganti Setya Novanto harus sosok yang bersih dan bisa memimpin Golkar dengan baik. Selain itu, harus mempunyai pengalaman di Golkar. Akan tetapi, politisi senior Golkar ini enggan menyebutkan sosok yang dapat menggantikan Setya Novanto untuk memimpin partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Saya tidak tahu siapa yang pantas, banyak yang pantas," katanya.

Sebelumnya, Ketua Korbid Kepartaian DPP Golkar Kahar Muzakir mengatakan, rekomendasi yang dikeluarkan kemarin itu akan disampaikan kepada Novanto melalui surat. Sedangkan. Ketua Harian Golkar Nurdin Halid dan Sekjen Golkar Idrus Marham akan menjadi penyampai aspirasi.

Menurut Kahar, dasar dari rekomendasi meminta Novanto mundur adalah lantaran terjadinya penurunan elektabilitas Golkar paska penetapan Novanto sebagai tersangka dalam kasus e-KTP. Hasil keputusan Novanto terhadap rekomendasi rapat pleno harian itu akan dibawa dalam rapat pleno pada Kamis (28/9) mendatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika