REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nurdin Halid menegaskan, meski hakim memenangkan gugatan praperadilan yang diajukan Setya Novanto (Setnov), namun hal itu tidak akan mempengaruhi evaluasi kinerja Partai Golkar.
Nurdin mengatakan, hasil praperadilan adalah urusan pribadi Novanto yang tidak berkaitan dengan struktur Partai Golkar. Sementara evaluasi terhadap kinerja Partai Golkar dilakukan karena terjadi penurunan elektabilitas Partai Golkar yang ditengarai karena terkaitnya kader Partai Golkar dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP-elektronik.
"Apapun hasil praperadilan ditolak atau diterima tidal ada kaitan dengan DPP. Urusan kita adalah evaluasi terhadap kinerja partai berkaitan dengan dinamika yang terjadi khususnya penurunan elektabilitas Partai Golkar yang perlu segera diantisipasi," ujar Nurdin yang ditanyai sebelum putusan praperadilan Setya Novanto keluar, di sela-sela rapat koordinasi teknis Korbid Kepartaian Partai Golkar di Slipi, Jakarta pada Jumat (29/9)
Nurdin beralasan elektabilitas Partai Golkar terus menurun dan sudah memasuki tahap yang ia sebut lampu kuning. Ia mengambil indikator Pemilu 2014 dan disandingkan pada tahun 2012 dimana survei partai Golkar di atas 20 dan 10, namun dua tahun kemudian dilakukan Pemilu turun menjadi 14 persen, bahkan terus merosot hingga 11 persen.
"Ini sangat mengkhawatirkan. Kalau nanti aktualnya turun di 10, itu kan berarti turun 1 digit, itu yang saya katakan lampu kuning. Oleh karenanya Partai di semua tingkatan harus mencari langkah-langkah terobosan utk meningkatkan elektabilitas partai dalam rangka memenangkan pemilu," katanya.
Apalagi ia tidak membantah terjadi dinamika dalam internal Partai Golkar yang menginginkan segera dilakukan pergantian ketua umum karena mempetimbanfkan elektabilitas tersebut. Menurut Nurdin, hal ini juga yang menyebabkan keluarnya rekomendasi untuk meminta Setya Novanto nonaktif dan menunjuk pelaksana tugas ketua umum.
"Ya dalam proses ini namanya politik juga, apalagi partai besar sangat dinamis, tidak mungkin satu sikap, pasti ada perbedaan," ujar Nurdin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika