REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menanggapi anggapan adanya pelemahan terhadap KPK. Dia menyatakan sudah berulangkali menegaskan pemerintah tidak akan mencampuri permasalahan yudikatif. Wiranto juga menegaskan pemerintah tidak ada sedikit pun berniat melemahkan KPK.
"Perlu ditegaskan lagi, tidak ada sedikit pun niat pemerintah melakukan pelemahan terhadap lembaga-lembaga hukum yang memang dibangun untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum di Indonesia," ujar Wiranto di Kantor Kepala Staf Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/10).
Wiranto mengakui memang ada suasana di mana KPK saat ini mendapat sorotan cukup tajam terutama dari DPR. Hal itu utamanya berkaitan dengan hak angket DPR terhadap KPK.
Mantan panglima TNI itu mengatakan sikap pemerintah juga kerap dipertanyakan menyangkut hal tersebut. Padahal, kata Wiranto, ini bukan domainnya pemerintah.
"Pemerintah tidak ikut campur masalah yudikatif, karena itu diserahkan bagaimana pemerintah legislatif menyelesaikannya dan tentunya lewat hukum yang berlaku," kata dia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga disebut Wiranto sudah berkali-kali menyatakan tidak ada niat pelemahan terhadap KPK karena komisi antirasuah dibagun untuk menyelesaikan masalah korupsi di Indonesia.